Rp 32,7 Miliar APBD Malinau untuk Perlengkapan Sekolah Gratis: Usaha Lokal Dapat?

MalinauTerkini.com – Sekolah gratis praktiknya hingga kini telah lama diterapkan di Malinau, Kalimantan Utara. Tahun ini, Angin segar kembali berembus bagi dunia pendidikan di Bumi Intimung.

Memasuki tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Malinau dipastikan kembali mempertebal subsidi pendidikan melalui program unggulan Wajib Belajar Malinau Maju.

Tidak tanggung-tanggung, dana jumbo sebesar Rp32.701.101.560,00 telah dikunci dalam APBD untuk memastikan belasan ribu pelajar mendapatkan perlengkapan sekolah secara cuma-cuma.

Kebijakan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi.

Tahun ini, ada misi ganda yang diusung: mencerdaskan anak bangsa sekaligus menghidupkan mesin ekonomi kerakyatan yang selama ini sering kali hanya menjadi penonton dalam proyek pengadaan berskala besar.

Membedah 18.905 Paket Perlengkapan Sekolah Gratis

Berdasarkan data yang dihimpun dari Perda Nomor 8 Tahun 2025 dan Perbup Nomor 27 Tahun 2025, alokasi Rp32,7 miliar tersebut diproyeksikan untuk menjangkau 18.905 paket perlengkapan sekolah gratis.

Jika dibedah lebih dalam, Dinas Pendidikan (Disdik) membagi distribusi ini ke dalam tiga klaster besar:

• Jenjang SD: Mendapatkan porsi terbesar sebanyak 10.500 paket dengan sokongan dana mencapai Rp18,97 miliar.

• Jenjang SMP: Dialokasikan sebanyak 5.001 paket dengan pagu anggaran Rp10,12 miliar.

• Jenjang PAUD/TK: Menyasar 3.404 paket dengan dukungan dana sebesar Rp3,6 miliar.

Melihat tren historis, program ini menunjukkan grafik yang progresif.

Dari hanya belasan ribu paket di tahun 2022, jumlah ini terus merangkak naik hingga sempat menyentuh angka 36.984 paket pada tahun 2024.

Alokasi tahun 2026 ini dipandang sebagai upaya stabilisasi kualitas dan keberlanjutan bantuan yang tepat sasaran.

Pengadaan Berdayakan Usaha Lokal

Namun, ada yang berbeda dalam perencanaan perlengkapan sekolah gratis lewat pelaksanaan tahun 2026.

Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa, memberikan instruksi keras agar Dinas Pendidikan tidak lagi menggunakan pola sama yang mengandalkan industri luar daerah untuk urusan seragam dan batik sekolah gratis.

Dalam Rapat Intimung 2026, Wempi melontarkan kritik sekaligus tantangan terbuka.

Ia mempertanyakan arah keberpihakan ekonomi jika anggaran miliaran rupiah tersebut justru “terbang” ke luar Malinau hanya karena mengejar harga yang lebih murah.

“Kita memiliki target pengembangan ekonomi lokal. Bicara ekonomi lokal itu gimana? Masih pesan batik luar, kan? Memberdayakan ekonomi lokal itu ya lokal. Harusnya mulai tahun ini, batik sekolah juga harus batik lokal. Kalau bisa jahit, kita jahit di Malinau,” tegas Wempi.

Bagi Bupati, perencanaan yang matang adalah kunci. Ia menantang Disdik untuk mengubah kebiasaan lama dan mulai merangkul tangan-tangan kreatif lokal untuk menjahit identitas pendidikan Malinau.

Potensi Rp945 Juta Upah Jahit Lewat Pemberdayaan Perempuan

Jika instruksi Bupati dijalankan dengan skema kemitraan, hitungan teknisnya menjadi sangat menarik.

Dengan asumsi harga jasa jahit batik atasan sebesar Rp50.000 per lembar-angka yang realistis untuk pengerjaan skala besar (industri)-maka total potensi uang tunai yang berputar di tingkat penjahit lokal adalah:

18.905 paket × Rp50.000 = Rp945.250.000 (Hampir Rp1 Miliar).

Angka hampir satu miliar rupiah ini adalah “upah bersih” yang bisa diterima para penjahit lokal jika mereka dilibatkan sebagai mitra produksi oleh penyedia yang ditunjuk Dinas Pendidikan.

Dua Perspektif: Kapasitas vs Keberlanjutan

Dua pelaku usaha jahit di Malinau memberikan pandangan spesifik mengenai mekanisme “beli jadi” yang melibatkan tenaga lokal ini.

Siti , seorang penjahit skala rumahan di Malinau Kota, melihat ini sebagai peluang emas bagi ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keahlian menjahit.

“Kalau sistemnya kita ambil potongan kain dari mitra Disdik lalu kita jahit di rumah masing-masing dengan ongkos Rp50.000 per baju, itu sangat membantu. Jika satu orang bisa menyelesaikan 200 lembar sebulan, mereka bisa mengantongi Rp10 juta. Ini luar biasa untuk ekonomi keluarga. Kami harap pembagiannya merata ke banyak penjahit, bukan cuma satu-dua penjahit besar,” ungkap Siti.

Di sisi lain, Hendra, pelaku konveksi muda asal Tarakan, menyarankan pentingnya standar kualitas dan kepastian pembayaran.

“Sistem beli jadi melalui mitra itu bagus untuk kecepatan distribusi, tapi pemerintah harus menjamin bahwa mitra tersebut benar-benar menggunakan tenaga kerja Malinau. Jangan sampai hanya labelnya saja yang lokal, tapi pengerjaannya tetap dilem ke luar. Dengan harga Rp50.000 per lembar, itu sudah sangat masuk (masuk akal) buat kami penjahit lokal, asalkan volume pengerjaannya jelas dan berkelanjutan,” papar Hendra.

Multiplier Efek Pelengkapan Sekolah Gratis Wajib Belajar Malinau

Simulasi Batik sekolah gratis ini hanya merupakan satu item dari beragam jenis pengadaan.

Masih banyak item lain dalam pengadaan ini yang dari tahun ke tahun mengandalkan industri dari luar daerah seperti daerah Surabaya dan Pulau Jawa. Program ini sudah berjalan sejak 2022 lalu dan belanjanya mencapai ratusan miliar rupiah.

Langkah Bupati Malinau untuk memanfaatkan penjahit lokal perlu didukung, agar multiplier efek dari kegiatan populis ini juga bisa dirasakan masyarakat luas.

Berkaca pada suksesnya perputaran ekonomi saat Irau 2025, masyarakat kini menanti langkah nyata Dinas Pendidikan.

Pelaksana juga bisa menjalin kolaborasi lintas sektor, seperti DInas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Sosial atau melalui Program PKK dan Dekransda. Ini terbukti dari data BPS yang menunjukkan bagaimana Perempuan Malinau saat ini juga tengah membanjiri Pasar Kerja

Anggaran Rp32,7 miliar tersebut tidak hanya menjelma menjadi baju di pundak siswa, tetapi juga menjadi upah nyata yang mengalir ke rumah-rumah warga, menghidupkan mesin jahit yang selama ini sunyi, demi mewujudkan Malinau yang benar-benar Maju sesuai Jargon pemerintahan saat ini.