MalinauTerkini.com – Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan anggaran belanja daerah untuk tahun 2025 sebesar Rp 2.828.011.086.000,00 atau Rp 2,83 triliun. Alokasi anggaran untuk mendanai operasional dan program di 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta berbagai unit layanan publik lainnya.
Angka-angka ini merujuk pada dokumen resmi “Anggaran Belanja APBD Malinau 2025” yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau per 2 Juli 2025.
Alokasi anggaran menunjukkan prioritas pemerintah daerah pada sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Keuangan Serap Rp 1,5 Triliun
Analisis: Alokasi anggaran tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Malinau pada tiga pilar utama: pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan tata kelola keuangan daerah. Total anggaran untuk tiga SKPD terbesar—Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah—mencapai Rp 1,508 triliun, atau lebih dari separuh total belanja daerah.
Hal ini mengisyaratkan bahwa proyek-proyek fisik, pelayanan pendidikan, dan stabilitas fiskal menjadi prioritas utama tahun mendatang.
Berikut rincian anggaran untuk SKPD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya:
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Rp 526.539.432.436,36 atau Rp 526,5 miliar
- Dinas Pendidikan – Rp 514.208.674.453,84 atau Rp 514,2 miliar
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah – Rp 467.669.237.292,85 atau Rp 467,7 miliar
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga – Rp 64.109.992.937,40 atau Rp 64,1 miliar
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Rp 58.232.595.665,80 atau Rp 58,2 miliar
- Dinas Pertanian – Rp 57.717.695.512,66 atau Rp 57,7 miliar
- Inspektorat – Rp 30.470.484.650,52 atau Rp 30,5 miliar
- Dinas Perhubungan – Rp 24.792.623.150,80 atau Rp 24,8 miliar
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran – Rp 23.553.078.436,00 atau Rp 23,6 miliar
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan – Rp 21.950.208.017,77 atau Rp 22,0 miliar
- Dinas Lingkungan Hidup – Rp 21.401.945.135,70 atau Rp 21,4 miliar
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – Rp 20.319.638.986,12 atau Rp 20,3 miliar
- Dinas Komunikasi dan Informatika – Rp 18.984.078.342,41 atau Rp 19,0 miliar
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – Rp 18.170.329.435,80 atau Rp 18,2 miliar
- Bappeda dan Litbang – Rp 18.103.346.056,95 atau Rp 18,1 miliar
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Rp 13.584.636.700,86 atau Rp 13,6 miliar
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik – Rp 10.874.389.569,41 atau Rp 10,9 miliar
- Dinas Ketenagakerjaan – Rp 10.515.143.194,23 atau Rp 10,5 miliar
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah – Rp 10.419.685.182,62 atau Rp 10,4 miliar
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial – Rp 9.683.816.395,89 atau Rp 9,7 miliar
- Dinas Perikanan – Rp 8.778.388.306,00 atau Rp 8,8 miliar
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Rp 7.717.246.532,20 atau Rp 7,7 miliar
- Dinas Ketahanan Pangan – Rp 7.174.048.921,35 atau Rp 7,2 miliar
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Rp 6.559.350.883,54 atau Rp 6,6 miliar
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan – Rp 5.819.485.835,08 atau Rp 5,8 miliar
- Badan Pengelola Perbatasan Daerah – Rp 5.141.087.298,50 atau Rp 5,1 miliar
Dukungan Kesehatan Menyeluruh: Total Anggaran Sektor Kesehatan Capai Rp 211,2 Miliar
Analisis: Sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dengan total anggaran induk sebesar Rp 211.187.695.465,88 atau Rp 211,2 miliar. Anggaran tidak hanya terpusat pada dinas, tetapi juga didistribusikan secara merata ke unit-unit layanan garda terdepan. Yakni, RSUD, dua RS Pratama, dan 17 Puskesmas. Sebaran ini memastikan pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat di pusat kota hingga wilayah pedalaman dan perbatasan.
Kantor Dinas Kesehatan:
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana – Rp 211.187.695.465,88 atau Rp 211,2 miliar
Rumah Sakit:
- RSUD MALINAU – Rp 86.723.415.871,00 atau Rp 86,7 miliar
- RS Pratama Langap – Rp 2.321.648.992,90 atau Rp 2,3 miliar
- RS Pratama Long Ampung – Rp 880.259.209,00 atau Rp 880,3 juta
Puskesmas:
- Puskesmas Malinau Kota – Rp 2.410.612.001,00 atau Rp 2,4 miliar
- Puskesmas Malinau Seberang – Rp 2.102.506.785,00 atau Rp 2,1 miliar
- Puskesmas Malinau Barat – Rp 1.592.197.386,00 atau Rp 1,6 miliar
- Puskesmas Loreh – Rp 1.401.282.077,00 atau Rp 1,4 miliar
- Puskesmas Pulau Sapi – Rp 1.302.804.817,00 atau Rp 1,3 miliar
- Puskesmas Pujungan – Rp 1.074.815.513,00 atau Rp 1,1 miliar
- Puskesmas Long Alango – Rp 1.016.630.685,00 atau Rp 1,0 miliar
- Puskesmas Sungai Boh – Rp 994.985.305,00 atau Rp 995,0 juta
- Puskesmas Long Ampung – Rp 974.102.189,00 atau Rp 974,1 juta
- Puskesmas Setulang – Rp 924.331.213,00 atau Rp 924,3 juta
- Puskesmas Long Berang – Rp 903.730.045,00 atau Rp 903,7 juta
- Puskesmas Metut – Rp 898.305.789,00 atau Rp 898,3 juta
- Puskesmas Sehati – Rp 862.816.717,00 atau Rp 862,8 juta
- Puskesmas Data Dian – Rp 843.815.953,00 atau Rp 843,8 juta
- Puskesmas Long Nawang – Rp 839.998.985,00 atau Rp 840,0 juta
- Puskesmas Sesua – Rp 757.271.549,00 atau Rp 757,3 juta
- Puskesmas Long Sule – Rp 658.332.789,00 atau Rp 658,3 juta
Motor Penggerak Birokrasi: Sekretariat Daerah Dialokasikan Rp 457,6 Miliar
Analisis: Sebagai pusat administrasi pemerintahan, Sekretariat Daerah (Setda) mendapatkan alokasi total Rp 457.583.941.774,73 atau Rp 457,6 miliar. Anggaran besar ini mencerminkan peran vital Setda dalam menopang seluruh kegiatan perangkat daerah, mulai dari perencanaan, keuangan, hingga kehumasan. Alokasi terbesar jatuh kepada Bagian Umum, yang menandakan tingginya biaya operasional, pemeliharaan aset, dan logistik untuk menjalankan roda pemerintahan.
Berikut rincian anggaran setiap bagian di Setda:
- Bagian Umum – Rp 274.678.616.643,82 atau Rp 274,7 miliar
- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam – Rp 73.862.609.026,00 atau Rp 73,9 miliar
- Bagian Kesejahteraan Rakyat – Rp 67.559.401.454,00 atau Rp 67,6 miliar
- Bagian Perencanaan dan Keuangan – Rp 35.259.228.883,91 atau Rp 35,3 miliar
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan – Rp 2.324.616.000,00 atau Rp 2,3 miliar
- Bagian Administrasi Pembangunan – Rp 1.497.804.218,00 atau Rp 1,5 miliar
- Bagian Tata Pemerintahan – Rp 1.308.038.350,00 atau Rp 1,3 miliar
- Bagian Hukum – Rp 1.042.191.850,00 atau Rp 1,0 miliar
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa – Rp 841.222.699,00 atau Rp 841,2 juta
- Bagian Organisasi – Rp 518.251.000,00 atau Rp 518,3 juta
Layanan Hingga Pelosok: Total Anggaran 15 Kecamatan Capai Rp 68,8 Miliar
Analisis: Pemerintah daerah mengalokasikan total Rp 68.847.011.227,83 atau Rp 68,8 miliar untuk 15 kantor kecamatan. Anggaran ini berfungsi sebagai garda terdepan pelayanan publik di tingkat wilayah. Perbedaan besaran anggaran antar kecamatan, seperti antara Kecamatan Malinau Kota yang tertinggi dan Kecamatan Sungai Tubu yang lebih rendah, kemungkinan besar mencerminkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas tantangan geografis.
Berikut rincian anggaran untuk 15 kecamatan:
- Kecamatan Malinau Kota – Rp 6.567.055.928,00 atau Rp 6,6 miliar
- Kecamatan Malinau Utara – Rp 5.469.162.153,00 atau Rp 5,5 miliar
- Kecamatan Sungai Boh – Rp 5.386.693.541,20 atau Rp 5,4 miliar
- Kecamatan Kayan Hulu – Rp 5.028.839.691,00 atau Rp 5,0 miliar
- Kecamatan Malinau Barat – Rp 4.959.283.415,00 atau Rp 5,0 miliar
- Kecamatan Mentarang – Rp 4.759.790.914,00 atau Rp 4,8 miliar
- Kecamatan Pujungan – Rp 4.227.943.079,00 atau Rp 4,2 miliar
- Kecamatan Malinau Selatan – Rp 4.152.490.788,00 atau Rp 4,2 miliar
- Kecamatan Kayan Selatan – Rp 4.044.582.987,00 atau Rp 4,0 miliar
- Kecamatan Kayan Hilir – Rp 3.805.847.706,92 atau Rp 3,8 miliar
- Kecamatan Bahau Hulu – Rp 3.805.833.030,40 atau Rp 3,8 miliar
- Kecamatan Malinau Selatan Hilir – Rp 3.566.682.446,99 atau Rp 3,6 miliar
- Kecamatan Malinau Selatan Hulu – Rp 3.400.193.905,80 atau Rp 3,4 miliar
- Kecamatan Mentarang Hulu – Rp 3.358.263.278,00 atau Rp 3,4 miliar
- Kecamatan Sungai Tubu – Rp 3.314.348.343,52 atau Rp 3,3 miliar
Ringkasan Analisis Tim Litbang MalinauTerkini.com terhadap Belanja APBD Malinau 2025
Anggaran belanja Kabupaten Malinau tahun 2025 sebesar Rp 2,83 triliun menunjukkan fokus pembangunan yang sangat terkonsentrasi sekaligus menyoroti betapa krusialnya peran pengawasan publik.
Fokus Anggaran:
Lebih dari 86% dana atau sekitar Rp 2,43 triliun terpusat hanya pada empat pilar utama: infrastruktur fisik melalui Dinas Pekerjaan Umum (Rp 526,5 miliar), pengembangan sumber daya manusia melalui Dinas Pendidikan (Rp 514,2 miliar), pengelolaan keuangan oleh BPKD (Rp 467,7 miliar), dan administrasi pemerintahan di bawah Sekretariat Daerah (Rp 457,6 miliar). Konsentrasi ini menggarisbawahi prioritas pemerintah, namun di sisi lain menempatkan sektor penting lainnya seperti kesehatan dan pertanian dengan porsi yang jauh lebih kecil.
Urgensi Pengawasan Publik:
Dengan alokasi dana yang begitu besar pada beberapa pos, pengawasan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan efektivitas dan mencegah potensi inefisiensi. Pengawasan ini penting untuk tiga hal utama:
- Menjamin Kualitas Proyek Infrastruktur: Memastikan proyek senilai ratusan miliar berjalan sesuai spesifikasi dan tepat waktu.
- Mencegah Pemborosan: Mengawasi besarnya belanja operasional pemerintah agar tetap efisien.
- Menilai Kinerja: Artikel ini menyediakan data anggaran, yang dapat dimanfaatkan publik untuk membandingkan alokasi dana dengan penyerapan sesungguhnya. Data ini adalah alat kontrol langsung untuk menilai kinerja pemerintah.
Pada intinya, keberhasilan anggaran 2025 tidak hanya diukur dari besarnya alokasi, tetapi dari akuntabilitas pelaksanaannya, yang hanya dapat terwujud melalui pengawasan kritis dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Malinau.
(Tim Litbang MalinauTerkini.com)
Maya adalah jurnalis MalinauTerkini.com yang meliput isu-isu pemerintahan, kecelakaan lalu lintas, layanan publik, dan dinamika sosial masyarakat di Malinau, Kalimantan Utara. Sejak bergabung pada 2022, ia aktif melakukan peliputan langsung dari lapangan dan menyajikan laporan yang akurat serta terverifikasi.
