MalinauTerkini.com – Sepanjang tahun 2025, sebanyak 17.198 Kiloliter (KL) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dilaporkan telah mengalir dan terserap oleh masyarakat di Kabupaten Malinau.
Meski angka ini terlihat sangat besar, faktanya distribusi bahan bakar yang disubsidi negara tersebut belum merata hingga ke titik nol perbatasan Indonesia-Malaysia.
Sulitnya akses jalan darat menuju wilayah Apau Kayan masih menjadi batu sandungan utama yang menyebabkan ribuan liter kuota BBM subsidi justru tidak terserap maksimal.
Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setkab Malinau, Erly Sumiati menyampaikan bahwa serapan penuh hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah perkotaan.
“Untuk jenis solar, 4.990 Kiloliter (KL) sementara pertalite 12.208 KL. Untuk di kota terserap penuh, hanya di daerah Apau Kayan belum maksimal terkendala akses,” ungkapnya kepada TribunKaltara.com, Selasa (10/2/2026).
Kondisi infrastruktur yang ekstrem membuat pengiriman BBM ke pedalaman sering terhenti di tengah jalan, sehingga warga di sana harus mencari alternatif lain.
Jatah BBM Bersubsidi untuk Malinau
Jika menilik data resmi, Kabupaten Malinau sebenarnya mendapatkan jatah yang jauh lebih besar dari yang terserap saat ini.
Untuk jenis Solar, dari kuota yang disiapkan sebesar 6.792 KL, sebanyak 1.802 KL jatah solar justru tidak bisa dinikmati warga karena kendala pengiriman.
Sementara untuk Pertalite, dari total alokasi 15.669 KL, terdapat sisa sekira 3.461 KL yang juga gagal terdistribusi ke wilayah pedalaman.
Erly menjelaskan, rendahnya angka serapan ini murni karena masalah teknis transportasi di lapangan, bukan karena warga tidak membutuhkan.
“Jadi bukan karena berlebih ya kuotanya tapi karena akses. Ini khusus wilayah perbatasan sehingga kuotanya memang terserap penuh di kota tapi daerah Apau Kayan belum 100 persen,” tegasnya.
Kondisi ini dialami oleh warga di lima kecamatan wilayah perbatasan seperti Kecamatan Sungai Boh, Kayan Hulu, Kayan Selatan, hingga Kayan Hilir.
Mirisnya, saat kuota subsidi dari pemerintah Indonesia ini mengendap karena masalah jalan, warga di perbatasan justru seringkali terpaksa membeli BBM dari negara tetangga untuk bertahan hidup.
Pemerintah Kabupaten Malinau kini terus berupaya mengawal agar hambatan logistik ini bisa segera teratasi agar kelangkaan BBM tidak lagi menghantui warga di tahun 2026 ini.
Andin Eka Mulandari adalah jurnalis yang berbasis di Malinau, Kalimantan Utara. Dengan pengalaman 5 tahun meliput dinamika lokal, ia berfokus pada isu ekonomi, kebijakan fiskal dan birokrasi penmerintah didukung studinya di Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Berkomitmen menyajikan berita akurat dan berimbang bagi masyarakat Bumi Intimung
