Prabowo Usul Keringanan Syarat Masuk TNI Suku Dayak, PDKU Kaltara Ungkap Kendala Klasik

Syarat masuk tni suku dayak mendapatkan tanggapan dari figur dayak lokal
Prajurit satgas pamtas saat bertugas di Malinau Kaltara
MalinauTerkini.com – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan penyesuaian kriteria rekrutmen prajurit TNI bagi pemuda adat Dayak di kawasan pedalaman saat bertemu Panglima TNI dan jajaran menteri di Hambalang, Sabtu malam (29/8/2026). Langkah ini langsung ditindaklanjuti Mabes TNI pada Minggu (30/8/2026) dengan menyusun formulasi teknis aturan seleksi di lapangan.
Kebijakan pemerintah pusat ini memberikan ruang luas bagi pemuda perbatasan untuk mengabdi di jalur militer. Respons positif mengalir dari berbagai tokoh adat di Kalimantan Utara yang memandang aturan baru ini sebagai angin segar.
Ketua Umum PDKU Kaltara Liet Ingai menyambut baik kebijakan tersebut usai pelantikan Pengurus Cabang PDKU Kabupaten Malinau di Malinau, Senin (31/8/2026). Meski begitu, ia memberikan catatan kritis terkait alur teknis di tingkat daerah.
“Kita menyambut bagus yang begitu, cuma biasanya pengurus yang di tingkat bawah, misalnya di kabupaten, itu yang sebenarnya bikin susah,” ujar Liet Ingai.
Ia menegaskan pentingnya keselarasan instruksi antara pimpinan pusat dan panitia seleksi daerah. Kesamaan persepsi ini sangat krusial agar peluang khusus bagi putra daerah tidak terhambat aturan administrasi lokal yang berbelit-belit.
Liet Ingai, Ketua Persatuan Dayak Kalimantan Utara
Liet Ingai, Ketua Umum Persatuan Dayak Kalimantan Utara
Secara terbuka, Liet Ingai menyinggung minimnya transparansi dalam tahapan seleksi Bintara maupun Akmil yang selama ini kerap menggugurkan pemuda asal Malinau. Padahal, banyak anak muda di wilayah terluar telah mempersiapkan fisik dan mental secara maksimal.
“Putra daerah kita sudah berjuang keras mau masuk ke Akmil, walaupun gak sampai ke akademi tapi di bawah di bintara. Tapi susah sekali hampir enggak bisa lulus, alasan nanti alasan klasiklah kesehatan,” tuturnya terbuka.
Ia berharap instansi berwenang melakukan evaluasi menyeluruh agar proses penilaian calon prajurit dijalankan secara objektif. Langkah ini penting agar semangat generasi muda di kawasan perbatasan tidak surut akibat kendala prosedural.
Penyelarasan kebijakan tidak hanya krusial untuk sektor pertahanan, melainkan juga pada eksekusi berbagai program pembangunan daerah. Kebijakan yang sudah disepakati di tingkat atas dinilai harus berjalan konsisten hingga ke tingkat desa.
Sinergi antarlembaga diharapkan menjadi kunci utama dalam penguatan capacities Sumber Daya Manusia lokal. Hal ini sejalan dengan komitmen Ketua PDKU Malinau terpilih Lewi Mawa untuk mendorong pemuda Dayak tampil aktif sebagai penggerak pembangunan di Kalimantan Utara.

Pos terkait