Tanjung Selor, 13 Desember 2024 – Belanja APBN 2025 untuk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 Dialokasikan sebesar Rp 12,24 Triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp3,23 triliun dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga.
Anggaran ini terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp1,1 triliun, Belanja Barang Rp1,28 triliun, Belanja Modal Rp847 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial Rp315 juta.
Belanja APBN 2025 untuk Kalimantan Utara Turun 4,15 Persen
Secara umum Belanja APBN 2025 Kalimantan Utara Turun 4,15% dibandingkan alokasi tahun 2024.
Namun, alokasi Transfer ke Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,3%, mencapai Rp9,01 triliun.
Dana ini terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp3,65 triliun, Dana Alokasi Umum Rp4,12 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp239,2 miliar, Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Rp589,8 miliar, Dana Insentif Fiskal Rp21,9 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp387,7 miliar.
Gubernur Zainal menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat dan sesuai prioritas. “Belanja negara harus mendukung produktivitas masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Zainal. Ia menambahkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perumahan menjadi fokus utama anggaran tahun 2025.
Selain itu, belanja modal diarahkan untuk mendorong aktivitas masyarakat dan dunia usaha agar lebih produktif. Subsidi dan perlindungan sosial juga akan diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Gubernur mengimbau pemerintah daerah untuk mengelola TKD dan APBD secara efisien, dengan menekan belanja perjalanan dinas hingga 50%.
Belanja APBN 2025 Untuk Kaltara Prioritaskan Stabilitas Ekonomi
Dalam penyampaiannya, Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara, Sakop, menyoroti pentingnya peran APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi. “Sejak 2020 hingga kini, APBN terbukti efektif dalam melindungi rakyat dari dampak pandemi, inflasi, hingga ketidakpastian global,” ujarnya.
Belanja APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat kolaborasi untuk mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim dan disrupsi teknologi.
Salah satu langkah konkret pemerintah adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah akan memperkuat ketahanan pangan dan energi melalui swasembada pangan dan hilirisasi industri.
“APBN 2025 menjadi langkah awal menuju Indonesia Maju dan Visi Indonesia Emas 2045. Fokus kami adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial yang efektif,” tegas Sakop.
Komitmen untuk Ekonomi Berkelanjutan
Gubernur Zainal juga menekankan pentingnya pengembangan sentra ekonomi baru di Kalimantan Utara. Langkah ini bertujuan mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah terus meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah pusat.
“Pengelolaan anggaran harus berbasis data dan kebijakan yang terarah. Setiap rupiah harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung prioritas pembangunan,” tambahnya.
Kanwil DJPb Kalimantan Utara sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah juga terus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data. Melalui Kajian Fiskal Regional (KFR), instansi ini menganalisis permasalahan daerah, seperti konektivitas infrastruktur dan dampak perubahan iklim, untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat.
Dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran, pemerintah optimis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di Kalimantan Utara.